Kondisi Sampah Kota Bandung

Pengelolaan sampah yang optimal merupakan suatu tantangan besar yang sekarang dihadapi hampir oleh seluruh kota besar di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dimana peningkatan jumlah timbulan harus diikuti pengelolaan yang optimal sehingga masalah sampah tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat.

Timbulan sampah masyarakat Kota Bandung saat ini diproyeksikan sebesar 1.549 ton/haridengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 2.748.732 dan sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) sebesar ± 1100 ton/hari, dengan komposisi sampah organik sebesar 57% dan anorganik sebesar 43% (Final Report JICA Tahun 2010).

Untuk mengelola sampah Kota Bandung PD Kebersihan melakukan berbagai inovasi antara lain dengan bank sampah, pengomposan, biodigester, biokonversi dengan maggot dan lain sebagainya agar sampah yang di buang di TPA berkurang.

Hingga saat ini TPA yang digunakan adalah TPA Sarimukti yang berlokasi di Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dengan luas lahan ± 25 Ha. Jarak tempuh dari Kota Bandung ke lokasi TPA ± 45 km sehingga waktu tempuh angkutan per ritasi 3-4 jam. Sampah yang masuk ke TPA Sarimukti berasal dari Kota Bandung, Kota Cimah dan Kabupaten Bandung Barat.

Untuk itu diperlukan biaya yang cukup besar mengingat kapasitas volume sampah yang besar dan biaya bahan bakar minyak (BBM). Salah satu cara yaitu dengan menaikan pendapatan perusahaan dari sektor penagihan. Adapun tarif jasa pengelolaan sampah sesuai dengan Perwal 316 Tahun 2013 sebagai berikut :

Keterangan : DL = Daya Listrik; LT = Luas Tanah; LB = Luas Bangunan

Gambar Tarif Jasa Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013

Dari hasil evaluasi pada tahun 2015 pendapatan tercapai 86,30 % dari target pendapatan tahun 2015 dengan rincian 70 % dari Kategori Rumah Tinggal, 14 % dari Kategori Komersial, 13 % dari Kategori Pedagang Sektor Informal (PSI), dan 3 % dari Kategori Angkutan Umum.